 |
| Kolaborasi HIMMAH NW dan BEM STKIP Hamzar Lombok Utara hearing Tolak Kenaikan Harga BBM di Aula SAR Polres Lombok Utara, Kamis (8/9/2022). |
Hadir dalam Hearing itu, Perwakilan OKP yang ada di KLU, terdiri dari HIMMAH NW, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP Hamzar Lombok Utara, FKMLU Lombok Utara, Perwakilan nelayan Kecamatan Bayan, Nelayan Kecamatan Kayangan dan Nelayan Pemenang. Sementara yang menerima gabungan OKP itu, Kapolres KLU, Dinas sosial dan Perindag, Wakil Bupati dan ketua DPRD Lombok Utara.
Dalam kesempatan itu, Mewakili OKP yang hadir, Ahyar rosidi selaku ketua HIMMAH NW KLU, Membacakan tuntutan dan pernyataan sikap menolak kenaikan BBM yang dianggap memberatkan masyarakat terutama kalangan menengah kebawah.
Adapun tuntutan HIMMAH NW KLU dan BEM STKIP Hamzar Lombok Utara, diataranya :
1. Harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter
2. Harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter
3. Harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter
Ahyar, lebih lanjut menyampaikan beberapa poin yang menjadi keberatan mereka atas Kenaikan Harga BBM. Ia menyampaikan melalui data lapangan yang telah didapatkan bahwa jumlah konsumen diatas 70% sudah pasti akan menyulut inflasi, kenaikan harga pertalite dan solar hingga Rp 10.000 per liter dikhawatirkan akan mencapai 0,97%.
"Dengan kebijakan naiknya harga BBM justru akan memicu bertambahnya angka inflasi," paparnya.
Ahyar juga menambahkan, Kenaikan harga BBM, Berpotensi menggerus Daya beli Rumah tangga, BBM tentunya merupakan salah satu kebutuhan komoditas primer masyarakat. Apalagi masyarakat belum saja sepenuhnya pulih sebagai dampak dari pandemic COVID-19.
Sementara itu, BEM STKIP Hamzar Lombok Utara, menyampaikan Akan berdampak kenaikan harga BBM, dimana masyarakat KLU sebagian besar sebagai bagai nelayan, dilihat dari keadaan saat ini belenggu ekonomi para nelayan tidak dapat melaut sehingga banyak kapal nelayan mangkrak akibat tingginya operasional BBM.
"Oleh karena itu kami HIMMAH NW Dan BEM STKIP Hamzar Lombok Utara, menuntut agar pemerintah segera mereset/membatalkan kenaikan harga BBM, Pimpinan DPRD Kab. Lombok Utara menyatakan secara terbuka serta menandatangani penolakan kenaikan harga BBM, dan pemerintah daerah KLU menentukan sikap serta menemukan solusi yang pro-rakyat," tegasnya.
Menanggapi tuntutan Gabungan OKP itu,Artadi Ketua DPRD KLU, menyampaikan akan berusaha untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mahasiswa bersama dengan Pemda KLU.
"Apa yang menjadi tuntutan rekan hari ini, kami akan sampaikan ke pemerintah pusat," ucapnya.
Diakhir hearing itu, dilakukan penandatanganan surat penolakan kenaikan BBM, bersama Ketua DPRD dan Himmah NW dan BEM STKIP Hamzar KLU. (RS/abu)
