 |
| Waki Ketua I DPRD LOTIM, H. D. Paelori saat Hearing dengan 53 Kades di ruang rapat kantor DPRD kab. Lotim, Senin (5/9/2022) |
Hal itu disampaikan saat menghadiri pertemuan dengan 53 kepala yang akan berakhir di bulan Februari 2023 mendatang di ruang rapat DPRD Lotim.
"Kadis PMD selalu membuat Statmen di media, tetapi sampai saat ini belum ada progresnya disampaikan pada kami" ucapnya, Senin (5/9/2022).
HDP panggilan akrab Politisi Partai Golkar itu juga menyampaikan kepada 53 (lima puluh tiga) kepala desa yang hadir bahwa, Ia dan anggota DPRD sampai saat ini menunggu sampai sejauh mana kesiapan dari pemerintah dalam melaksanakan Pilkades di 2023 nanti.
"Kami menunggu koordinasi dari mereka (PMD) tapi sampai saat ini tidak ada, tapi hanya bisa berstatmen di media," sindirnya.Lebih lanjut, Paelori mengganggap Kadis PMD Lotim hanya berstatmen dimedia tanpa dibarengi dengan aksi nyata untuk menjalankan Pilkades ini, terutama pada 53 desa yang akan berakhir.
"Kadis PMD jangan hanya omdo saja (omong doang red) tapi mana progres kesiapannya," ungkapnya.
Sementara itu Menanggapi pertanyaan kepala desa yang menanyakan kepastian hukum pelaksanaan Pilkades, ia menyampaikan bahwa hanya 53 desa yang bisa dilaksanakan, sementara untuk 101 desa tidak bisa dilaksanakan mengingat dasar hukum untuk pelaksanaanya sudah jelas akan melanggar ketentuan. Ini saja yang 53 desa kesiapan dana dan sebagainya belum jelas dari PMD.
"kami ultimatum deadline waktu Kadis PMD, agar bulan depan jadwal rencana untuk pilkades 53 desa bisa rampung disepakati bersama DPRD," tegasnya. (RS/Dipa)
