LOMBOK TIMUR Radarselaparang.com || Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) lakukan rapat koordinasi (rakor) dengan Forum Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) di Lotim dan Kemenag Lotim, untuk mencermati situasi dan kondisi yang tengah terjadi di beberapa Pondok Pesantren di Lotim yang terjadi akhir-akhir ini yang dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap keamanan, ketertiban, dan kondusifitas masyarakat. Rapat tersebut dilaksanakan di Rupatama I Kantor Bupati. Selasa (23/5/2023)
Rapat koordinasi dengan berbagai pihak yang dipimpin Bupati Lotim, HM.Sukiman Azmy terkait dengan maraknya kasus pelecehan di lingkup ponpes
Pertemuan ini juga menjadi langkah antisipasi terhadap informasi liar yang berkembang di masyarakat sehingga perlu adanya penjelasan yang benar dari pihak yang terkait dengan kasus tersebut.
Dikesempatan tersebut, Bupati Lotim, HM. Sukiman Azmy, menyampaikan meskipun beberapa kasus yang tengah terjadi dan mencoreng nama Lombok Timur sebagai daerah yang agamis, namun sejauh ini masyarakat masih dalam keadaan kondusif. Meski demikian ini menjadi atensi semua pihak untuk bersama menyelesaikan permasalahan tersebut agar masalah yang sama tidak terulang lagi.
"Pertemuan dengan Pimpinan Ponpes harus sering diagendakan secara berkala dan bergilir di masing-masing Ponpes dalam rangka pembinaan dan evaluasi terhadap tingkat perkembangan lembaga Ponpes tersebut," ucapnya.
Disampaikan Bupati Sukiman, Hal tersebut bukan tanpa alasan mengingat Lombok Timur memiliki 257 Ponpes dan 167 Ponpes yang menggunakan sistem asrama dalam proses pembelajarannya, untuk itu pengawasan terhadap semua Ponpes harus lebih ditingkatkan lagi.
"Pemda akan melakukan penertiban terhadap Ponpes yang tidak memenuhi persyaratan sebagai lembaga Pendidikan baik dari segi fasilitas, izin dan sebagainya," tegasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Efi Laila Kholis, juga menyoroti hal yang sama terkait masih banyak Ponpes yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di Kemenag, namun bisa melaksanakan aktivitas belajar mengajar.
Menurutnya Lombok Timur seharusnya tempat yang paling aman untuk belajar di Ponpes, untuk itu semua pihak harus tegas melakukan pengawasan dan penertiban terhadap Ponpes yang berpotensi merugikan.
"Agar kami minta agar Forkopimda lebih khususnya Kejari Lombok Timur dapat melakukan Kerjasama dengan Ponpes untuk mencegah hal- hal yang tidak diinginkan," harapnya. (RS)
