 |
| Chat guru antar guru skolah swasta yang tidak dilibatkan dalam perayaan HUT ke 78 RI di Kecamatan Suela |
Dimana Pemerintah Kecamatan Suela dalam upaya memeriahkan perayaan kemerdekaan, telah mengadakan berbagai macam perlombaan dan pertandingan. Namun, permasalahan muncul ketika semua madrasah dan sekolah swasta di kecamatan tersebut tidak diikutsertakan dalam perayaan tersebut. Hal ini mendorong sekolah swasta untuk melaksanakan peringatan kemerdekaan secara mandiri.
Beberapa kepala madrasah dan sekolah swasta seperti MI NW Selaparang, MI NW Tejing, MI NW Putra Rinjani, MA NW Ketangga, dan sekolah Swasta yang lain mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap perlakuan pemerintah kecamatan. Mereka menyatakan bahwa meskipun diminta untuk memberikan sumbangan untuk memeriahkan kegiatan, sekolah swasta tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan perayaan kemerdekaan.
"Kami merasa diabaikan dan tidak dihargai oleh pemerintah kecamatan. Selama tiga tahun terakhir, kami selalu merasa diabaikan dalam perayaan ini." ungkap Salah satu kepala Madrasah di Kecamatan Suela, yang memilih untuk enggan disebutkan namanya.
Tidak hanya masalah perencanaan, tetapi juga pamflet perayaan kemerdekaan menjadi perdebatan. pamflet perayaan yang seharusnya memberikan informasi penting kepada semua sekolah ternyata baru disampaikan kepada sekolah-sekolah swasta pada tanggal 15 Agustus, sedangkan perayaan itu sendiri telah dimulai sejak tanggal 4 Agustus hingga 18 Agustus 2023.
Lebih mengejutkan lagi, pamflet edaran tersebut ternyata diantar oleh seseorang yang bukan anggota kepanitiaan, melainkan seorang pedagang. Hal ini menimbulkan rasa tidak hormat dan merasa diolok-olok pemerintah kecamatan.
Dalam suasana ketidakpuasan ini, Kepala UPTD Dikbud kecamatan Suela mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. "Sekolah swasta tidak memiliki semangat kemerdekaan! Sekolah negeri dengan sekolah swasta semangatnya berbeda!" ucapnya di hadapan kepala sekolah.
Perdebatan ini menunjukkan kompleksitas dalam pengelolaan perayaan hari kemerdekaan di tingkat kecamatan. Meskipun upaya pemerintah dalam merayakan kemerdekaan harus diapresiasi, penting untuk memastikan inklusi dan perhatian terhadap semua institusi pendidikan. Tanpa membedakan antara sekolah negeri dan swasta, untuk memastikan semangat persatuan dan nasionalisme tetap hidup dalam perayaan hari kemerdekaan.
Sementara itu, wakil sekertaris Ponpes Nurul Hidayah Wal-Itiqomah NW suela sekaligus Ketua Pengurus Daerah Pemuda NW Lombok Timur, Jaelani menyatakan itu bukan kabar burung lagi dan dirinya sudah mengkonfirmasi bahwa Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Suela mengatakan hadiah sekolah swasta dan negeri akan bedakan.
"Penyataan kepala UPTD Dikbud itu sangat melukai perasaan pendidik terutama kami yang di swasta," ungkapnya yang juga mengajar di sekolah swasta di salah satu sekalah di kecamatan suela.
Lanjut ditegaskan Jaelani, Kepala UPTD itu tidak mencerminkan seorang pendidik, juga seharusnya di hari kemerdekaan dijadikan sebagai ajang perbaikan untuk mengisi perjuangan.
"Kami minta Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur mengevaluasi dan mencopot jabatan kanit UPTD Dikbud Kecamatan Suela," tegasnya.
Dikesempatan yang berbeda, Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Suela saat dihubungi media ini melalui saluran wathsapp membantah dirinya pernah mengatakan hal yang membeda-bedakan antara sekolah swasta dengan negeri dan telah menjalankan tugasnya sebagai seksi lomba menyambut 17 Agustus di Tingkat Kecamatan Suela.
"Tidak pernah tiyang sampaikan seperti itu Semeton. Tiang fikir, apa yg menjadi tugas tiang sebagai Seksi Lomba di Kepanitiaan Kecamatan memperingati HUT RI ke-78 niki sudah tiang penuhi, walaupun tidak sempurna sesuai harapan kita semua," balasnya singkat via watshapp. (RS)
