LOMBOK TIMUR Radarselaparang.com || Menelisik kondisi pasar tradisional di Kabupaten Lombok Timut yang terkesan kumuh dengan sampah yang tidak diperhatikan ditambah lagi fasilitas yang tidak memadai dengan kondisi lapak pedang yang atapnya sana-sini bolong membuat anggota legislatif Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) angkat bicara.
H. Daeng Paelori, SE. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lomnok Timur
Dikatakan H. Daeng Paelori, Wakil Ketua DPRD Lotim, jika melihat kondisi pasar tradisional Pancor, itu bukan di Pancor saja tetapi ditempat lain juga sama dengan kondisi yang kumuh berbau akibat sampah dari limbah pedagang yang tidak di urus dengan tertib.
Ia mengatakan itu akibat dari yang pertama itu sarana dan pra sarana dari pasar berupa fasilitas tempat membuang sampah seperti kontainer yang kurang sehingga masyarakat di sekitar pasar membuang sampah dipinggir-pinggir jalan sekitar pasar. Makanya jangan heran akan terlihat kumuh dan kotor.
"Coba di cek di pasar-pasar itu, ayo ada mana ada disiapkan kontainer - kontainer sampah disana. Hampir sebagian besar pasar-pasar itu tidak disiapkan dan sebagian kecil saja ada disiapkan kontainer sampah," ucapnya
"Kalau jalan lewat jalur belakang itu di pasar Pancor, luar biasa kumuh dan baunya, bukan disana saja kayak di Paokmotong juga yang lintas provinsi tapi sampahnya numpuk kayak gitu," ungkap HDP panggilan akrab politisi senior Partai Golkar tersebut.
Lanjut HDP, yang berikutnya Dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan penarikan retribusi pasar itu jangan sampai tumpang tindih yang kemarin oleh Bapenda sekerang Dinas Perdagangan. Jika pun ada pembagian tugas penarikan dan penyewaan lapak, seharusnya yang diberikan tanggung jawab itu tidak hanya sekedar menarik retribusi para pedagang saja tetapi juga harus berpikir bagaimana caranya supaya fasilitas kebersihan pasar juga menjadi prioritas utama.
"Itu yang sangat kelihatan dimana-mana pasar kita ini kumuh," sebutnya.
Belum lagi bila melihat kondisi lapak pedang yang jika melihat itu sangat miris, padahal jika berbicara retribusi dirinya meyakini masyarakat taat membayar retribusi cuma yang menjadi pertanyaannya dikelola dengan benar atau tidak.
"Seharusnya kontribusi yang diberikan para pedagang melalui retribusi yang dipungut oleh para petugas itu diimbangi dengan perbaikan tempat mereka," terangnya.
"Jangan hanya kita mengambil retribusi saja, kalau pedagang tidak mau membayar karena kondisi tidak diperhatikan terua kita paksa bagaimana itu," sambungnya.
Kalau pasar tradisional dengan pasar modern itu hanya sekedar sebutan saja yang membedakan hanya pada fasilitas yang ada dipasar itu, seperti di pasar Masbagik begitu juga di pasar Pancor dengan fasilitas memadai sehingga terasa refresentatif. Ukuran modernnya itu dilihat dari fasikitas yang disediakan.
"Percuma kita kasih pasar itu label modern kalau fasilitasnya tidak ada, belum lagi dengan pengelolaan yang amburadul. Kedepan tugas-tugas itu harus dibuat sebagai skala prioritas," terangnya.
Bila melihat kondisi pasar yang saat ini dimana lapak para pedagang banyak yang bocor tentu itu membuat para pedagang tidak nyaman apalagi pembeli. Disinilah perlunya kesimbangan antara pelayanan pemerintah pada para pedagang dengan menarik retribusi pada para pedagang tentu seharusnya diberikan pelayanan yang bagus pula.
"Jadi jangan heran nanti kalau masyarakat itu tidak mau membayar retribusi karena fasilitas yang kita berikan tidak imbang, Disinilah perlunya keseimbangan antara hak dan kewajiban pada daerah itu harus jalan" tegasnya.
Termasuk juga disinggung tidak optimalnya antara penarikan rekribusi dengan hasil yang masuk sebagai PAD. Jangan sampai ada praktek-praktik yang tidak sesuai dengan ekspektasi.
"Dulu pernah saya melakukan uji petik dibeberapa pasar. Tapi itu di masa yang sudah lewat jangan sampai itu terulang kembali," pesannya.
Diakhir penyampaiannya, HDP memberikan masukan apapun keluhan masyarakat itu tujuannya memberikan informasi pada pemerintah dan tentunya pemerintah juga harus cepat tanggap. Disatu sisi OPD ingin mengoptimalkan PAD melalui retribusi, disisi lain juga mita harus mendukung fasilitas tempat menarik retribusi itu.
"Kalau masyarakat sudah merasa nyaman dengan pasar yang bersih sarana pra sarana termasuk air semua mendung. Saya kira tidak ada alasan mereka untuk tidak memberikan retribusi pada pemerintah," tutupnya. (RS)
