LOMBOK TIMUR Radarselaparang.com || Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih menunggu undangan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membahas hingga penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait pembiayaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2024 memdatang.
Dr M. Junaidi,MT Ketua KPU Lombok Timur
Dikatakan M. Junaidi Ketua KPU Lombok Timur bahwa pihaknya sampai saat ini masih enunggu dari pemerintah Daerah untuk membahas bersama terkait dana kosering, dimana pada saat ini masih baru tercapai beberapa kesepakatan kosering antara pemda Provinsi dengan Pemda Kabupaten yang diwakili sekda se Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Kita di Lombok Timur juga diwakili oleh pak sekda," ucapnya saat ditemu media ini. Kamis (31/8/2023)
Lanjut Junaidi, terkait hasilnya akan menjadi satu rangkaian diskusi atau pembicaraan antara KPU Lombok Timur dengan Pemerintah Daerah untuk memilih anggaran mana yang sudah di shareing tidak dimasukkan ke dalam hibah untuk pemilukada Lombok Timur tahun 2024
"Jadi itu yang akan dibicarakan bersama," ungkapnya.
Diakui KPU Lombok Timur juga sudah menerima surat dari KPU RI dimana memerintahkan dua point penting, yakni pertama bagi KPU Kabupaten/kota yang telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Pemerintah Daerah tidak boleh menggunakan anggaran tersebut sebelum ada yang jelas.
"Karena tahapan pilkada 2024 kan belum ada kejelasannya, artinya akan dimulai bulan apa tentu dasarnya PKPU," terangnya.
Yang sudah ditandatangi Sekda se NTB itu kesepakatan antara provinsi dengan pemerintah kabupaten terkait dengan shareing anggarannya. Sederhananya kegiatan apa yang dibiayai provinsi sehingga nantinya pada saat penyusunan anggaran yang sudah di biayai provinsi akan dinolkan dikabupaten dan apa yang belum dibiayai itu yang menjadi tanggunangan pemerintah kabupaten.
Kedua , bagi KPU Kabupaten/kota yang belum melaksanakan penandatanganan NPHD diminta untuk berkoordinasi agar persiapan menjelang dilaksanakannya tahapan pilkada itu pemerintah daerah sudah bisa memastikan kepan penandatangan NPHD tersebut.
"Nah ini yang belum kita bicarakan dan sampai saat ini kami menunggu undangan dari pemerintah daerah untuk membicarakan terkait dengan anggaran tersebut," pungkasnya. (RS)
