 |
| Aksi swefing truk bermutan telor dari Jawa dab Bali oleh pengusaha telor lokal di depan pasar Paokmotong Lombok Timur. |
Aksi sweping yang berlangsung di depan Pasar Paok Motong itu dilakukan sebagai buntut kekecewaan mereka atas masifnya telur asal Jawa dan Bali ke Pulau Lombok yang menarik harga telur lokal anjlok.
Bahkan parahnya lagi, hasil produksi dari para peternak ini tidak bisa terserap pasar akibat melimpahnya pasokan telur yang datang dari Jawa dan Bali yang menyebabkan pengusaha telur lokal terancam gulung tikar.
"Ini adalah bentuk kekecewaan kami, aksi sweping ini terpaksa kami pilih karena pemerintah selaku regulator tidak mampu berbuat banyak," kata Ketua Asosiasi Peternak Ayam Petelur Al-Kausar, Sapoan Hakim. Kamis (9/11/2023).
Ditegaskan, aksi sweping ini akan terus dilakukan pihaknya sampai ada titik terang dan solusi dari pemerintah atas masalah yang dialami oleh para peternak di Lombok Timur.
Sebelumnya dikatakan, pihaknya sudah melakukan beberapa langkah persuasif dengan melakukan hearing dengan dinas terkait pada waktu lalu, tapi hingga hari ini tidak ada tindak lanjut dari kesepakatan yang telah diputuskan pada kesempatan itu.
"Hearing dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan Provinsi NTB guna membahas permasalahan ini sudah kami lakukan," ungkapnya.
"Tapi hingga saat ini tidak ada kejelasan, jadi langkah sweping ini akan terus kami lakukan," sambungnya.
Dikatakan berdasar hitungan kasar pihaknya, setiap hari 130 peternak yang tergabung di asosiasi alami akumulasi kerugian hingga Rp. 300 juta, belum termasuk nilai kerugian para peternak yang tidak tergabung di asosiasi.
Dimbah lagi dengan semua harga naik, baik pakan, biaya vaksin dan perawatan lainnya, belum lagi terhitung pajak ke daerah. Sementara pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa dengan mengatakan tidak tahu data dan jumlah telur Jawa dan Bali yang masuk ke daerah Lombok Timur.
"ini kan sangat lucu sekali. Peristiwa ini sudah terjadi dua bulan lebih dan akumulasi kerugian kami tembus Rp18 M," sebutnya.
Dari itu, Ia kembali berharap, para pihak terkait baik itu DPRD Lombok Timur, DPRD Provinsi NTB dan pemerintah daerah untuk menjadikan permasalahan ini menjadi perhatian serius dan harus ditemukan jalan keluar untuk kebaikan bersama.
"Bila tidak juga dicarikan jalan keluar secepatnya, jangan salahkan kami untuk melakukan tindakan di luar akal sehat kita bersama," pungkasnya (RS)
Ikuti kami di berita google
