Pj Bupati Lombok Timur, Drs H.M. Juaini Taofik, M.AP terima kunjungan Kepala Bulog dan Mitra kerja bulog di ruanh kerjanya. |
Meneruskan harapan Asosiasi Mitra Kerja Bulog itu Pj. Bupati H.M. Juaini Taofik akan berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi NTB agar dapat melakukan evaluasi guna memperkuat pengawasan di pintu keluar seperti pelabuhan sebagai upaya penegakkan Perda.
"Kita berharap tidak ada lagi gabah yang keluar sebelum kebutuhan di daerah sendiri terpenuhi di Bulan Puasa, terlebih jelang Idul Fitri nanti," pungkas Pj Bupati Juaini.
Sebelumnya, Asosiasi berharap agar Peraturan Gubernur (Pergub) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) no.38 tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Gabah dapat ditegakkan demi menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga di daerah.
Hal itu dilakukan agar tidak mengganggu ketersediaan pangan dan stabilitas harga, pengiriman gabah ke luar daerah juga mengancam usaha penggilingan yang akan berdampak terhadap lapangan kerja.Maraknya pengiriman gabah ke luar daerah seperti Jawa, selain kualitas beras asal Lombok, disinyalir juga sebagai dampak harga beli yang lebih tinggi dibanding Harga Pembelian Pemerintah (HPP) melalui Bulog yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional no. 6 tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Refaksi Gabah dan Beras, HPP Gabah Kering Panen (GKP) di petani adalah Rp. 5000/ kg, sementara harga yang ditawarkan di luar daerah mencapai Rp. 6000/kg. (RS)
Ikuti kami di berita google