21 orang mahasiswa Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Hamzanwadi dinyatakan diterima menjadi tenaga enumerator Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Dirjen PPI) |
Dikatakan Dekan Fakultas Teknik, Dr HM Djamaluddin, Hal ini menandai prestasi luar biasa bagi mahasiswa universitas serta pengakuan terhadap kualitas pendidikan dan keterampilan mahasiswa.
"Sebagai tenaga enumerator, mahasiswa tersebut akan memiliki peran penting dalam mengumpulkan data dan informasi terkait perubahan iklim di berbagai wilayah Indonesia," ujar Djamaluddin di Pancor. Selasa (26/3/2024)
Dengan demikian, partisipasi mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
Keberhasilan ini juga mencerminkan komitmen Universitas Hamzanwadi dalam mendukung pengembangan kemampuan mahasiswanya serta mempersiapkan mereka untuk terlibat dalam isu-isu global seperti perubahan iklim.
"Dengan adanya peluang seperti ini, diharapkan akan semakin banyak mahasiswa yang terinspirasi untuk aktif berperan serta dalam menjaga kelestarian lingkungan dan planet kita," tegas Djalamuddin.
Ditegaskan para mahasiswa yang lulus nantinya akan mendapatkan bimbingan teknis selama dua hari (27-28 Maret 2024) langsung dari Dirjen PPI KLHK RI.
Lebih lanjut ia mengatakan prekrutan mahasiswa ini dalam rangka pengumpulan dan pencatatan data Program Kampung Iklim (Proklim) tahun 2024 yang dilaksanakan KLHK RI bekerjasama dengan Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) melakukan penerimaan tenaga enumerator lapangan.
Tenaga enumerator merupakan Individu yang berasal dari fungsional penyuluh, fungsional PEH, fungsional Polhut, pendamping desa, pendamping perhutanan sosial, Manggala Agni, dan lainnya yang telah ditingkatkan kapasitasnya melalui bimbingan teknis/pelatihan tentang Perubahan Iklim dan ProKlim.
Kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat bagi mahasiswa khususnya mahasiswa tingkat akhir sebagai pengalaman langsung sebelum mereka kembali ke masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mencapai target Proklim nasional dan lokal dimana Provinsi NTB pada tahun ini mengajukan 78 lokasi ProKlim.
REDD+ merupakan inisiatif global dengan desain pemberian insentif kepada negara berkembang untuk menanggulangi deforestasi dan degradasi hutan yang merupakan penyumbang utama emisi gas rumah kaca.
Skema REDD+ memiliki cakupan yang luas termasuk konservasi, manajemen hutan lestari, dan peningkatan stok hutan karbon sehingga dapat mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang juga akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"REDD+ juga mementingkan keterlibatan masyarakat, masyarakat adat dan komunitas tradisional sebagai pemangku kepentingan yang harus dipastikan jaminan haknya untuk tinggal di dalam dan sekitar hutan," tutupnya. (RS)
Ikuti kami di berita google