Daftar Isi [Tampil]

Pj Bupati Lombok Timur, H.M. Juaini Taofik terima kunjungan Watimpres diruang kerjanya didampingi Kadis Nakertrans, M. Khairi.
LOMBOK TIMUR Radarselaparang.com || Tim Pengumpulan Data dan Informasi Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) yang bertugas dalam penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia Unprosedural (PMI Ilegal) berkunjung ke Lombok Timur (Lotim) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan disambut langsung Pj. Bupati Lotim di Ruang Kerja Bupati pada Kamis (14/03/2024).

Kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait langkah-langkah penanganan serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan pekerja migran ilegal di Lombok Timur.

PJ. Bupati Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik menyambut baik kunjungan dari tim tersebut dan menyatakan komitmennya dalam menangani permasalahan dengan serius.

"Disinilah pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dalam menangani masalah pekerja migran ilegal," ungkap Pj Bupati Juaini.

Selain itu, Pj Bupati Juaini juga menegaskan pentingnya upaya pencegahan agar kasus-kasus pekerja migran ilegal dapat diminimalisir di masa mendatang.

"Hal ini meliputi peningkatan kesadaran masyarakat akan risiko dan konsekuensi dari migrasi ilegal, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di tingkat lokal," terangnya.

Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan koordinasi antar instansi dalam menangani masalah pekerja migran ilegal, serta merumuskan langkah-langkah strategis ke depan guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi bagi semua warga Kabupaten Lombok Timur.

Sebelumnya tim pengumpulan data menyampaikan hasil-hasil penelitian terbaru mereka, termasuk data tentang jumlah pekerja migran Indonesia ilegal yang teridentifikasi di Kabupaten Lombok Timur, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam upaya penyelesaiannya.

Tim pengumpulan data terdiri dari Sudirman Tarigan, Sekretaris Anggota Wantimpres, M.Arfan Sahib Sali K, Kepala Biro Data dan Informasi, Bernard Bonnik Manoe, Analis Kebijakan Muda, dan Nurafni A Moka, Analis Kebijakan Pratama. (RS)


Ikuti kami di berita google