Daftar Isi [Tampil]

(Kanan) Ketua Satuan Tugas Koordinator Supervisi (Korsup) Wilayah V komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria dan Pj. Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik (kiri)
LOMBOK TIMUR Radarselaparang.com || Optimalisasi pajak dan retribusi Daerah serta perizinan menjadi dua fokus Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur terkait delapan area intervensi monitoring center for prevention (MCP) dalam upaya pencegahan korupsi di daerah ini.

Hal tersebut diakui Pj. Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik sebelum membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang berlangsung di Rumpatama II Kantor Bupati. Kamis (13/6/2024).

Namun demikian, Pj Bupati mengaku hal tersebut tidak serta merta menunjukkan hasil, mengingat segala sesuatu membutuhkan proses. la membeberkan salah satu langkah yang diambil dalam optimalisasi pajak daerah adalah penempatan ASN sebagai Kepala Pasar menggantikan seluruh kepala pasar yang sebelumnya berasal dari masyarakat, Langkah itu diambil setelah stagnannya pendapatan dari retribusi pasar.

Dikatakan kedatangan satgas KPK untuk wilayah timur poin penting atas kedatangan KPP tersebut yakni angka 82  kedua terkait LHKPN dan persoalan presing yang terpokus pada pajak daerah dan barang milik daerah.

"Saya juga sempat menyampaikan terkait dengan Galian C karena beliau juga membaca di media yang kaitanya dengan pajak perizinan tapi teknisnya nanti akan dibahas pada pertemuan kedua," ungkap Juaini.

Ia juga menyampaikan terkait dengan persoalam mata air yang diangkat oleh masyatakat dan posisi pemerintah relatif lemah. Walau dengan posisi informasi yang masuk ke KPK atas aduan masyarakat, karena tidak mesti  persoalan itu datang dari atas tetapi juga dari bawah.

"Karena ada pandangan masyarakat terhadap persoalan tersebut, kita terbuka saja karena ini informasi publik. Dan kita manfaatkan kehadiran KPK ini untuk terbuka terhadap semua persoalan yang ada," terang Juaini.

"Terkait aset, dikatakan mataram efek cukup efektif dan semua tidak ada masalah lebih jelasnya juga bisa ditanyakan pada KPK secara langsung," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Koordinator Supervisi (Korsup) Wilayah V komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria menjawab optimis target Pj. Bupati itu dapat terwujud. Optimisme tersebut berangkat dari tingginya komitmen Pemda, yang tercermin dari Pj. Bupati, Pj. Sekda, hingga Inspektur dan tim yang luar biasa. la menyebut pihaknya hanyalah menjembatani dan  melakukan monitoring dan review.

Ditegaskannya bahwa Pemda yang memiliki skor MCP tinggi adalah yang komitmen pimpinannya tinggi dalam melakukan perubahan.

Diakuinya bahwa tantangan perbaikan tata kelola Pemda mencakup aspek teknis dan non teknis seperti konflik kepentingan, afiliasi dengan maupun backing suap/gratifikasi, aparat, dan aspek Karena itu ia mengajak pejabat hingga lainnya. seluruh komponen, termasuk Forkopimda untuk berkolaborasi dan bersinergi.

la menegaskan perbaikan tata kelola pemerintahan beperan mendorong kemandirian fiskal daerah, mengoptimalkan fungsi aparatur pemerintahan, memperbaiki layanan publik, dan mengefisienkan APBD untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Saya juga ingin meninjau secara langsung terkait mata air juga irigasi yang menjadi domain dari pusat," tutupnya. (RS)


Ikuti kami di berita google