 |
| Aliansi Rakyat Bersuara demo depan kantor Bupati Lombok Timur ditemui H. Hasni Pj Sekda |
Kordum aksi Aliansi Rakyat Bersuara Yusfa Menyatakan berdukacita atas tindakan oktum Direktur RSUD R. Soedjono Selong (dr HM Hasbi Santoso) atas tindak anak buahnya yang tidak mementingkan sisi kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa pasien dengan hanya mementingkan material baru mengambil tindakan sehingga menyebabkan pasien atas nama Khairul Wardi meninggal dunia.
"Kita sangat menyayangkan itu. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Karena itu kami meminta Pj Bupati Lombok Timur pecat Direktur RSUD R Soedjono Selong," lantang Yusfa dalam orasinya.
Lanjut Yusfa Apalagi Direktur RSUD R Soedjono Selong menyatakan di salah satu media dirinya siap mundur jika ada warga Lombok Timur, yang sakit tak punya biaya lalu tidak ditangani cepat di RSUD Raden Soedjono Selong. Karena itu Ia hari ini menuntut untuk mencopot direktur RSUD R Soedjono dari jabatannya karena tidak bisa melayani masyarakat yang sakit dengan baik.
"Ini mencoreng status Lombok Timur yang katanya sudah WTP tapi masih mementingkan uang dari dari pada nyawa masyarakat," teriak Yusfi.
Sementara itu, H. Hasni, Pj Sekda Lombok Timur didampungi asisten Bupati menemui para aksi menyampaikan, Pj Bupati Lombok Timur juga sudah melakukan pembinaan dengan mempertemukan Direktur RSUD R Soedjono Selong dengan pihak Kepala Desa dari Pasien yang meninggal untuk mendengarkan kronologisnya.
Disampaikan bahwa status Lombok Timur sudah WTP, Jika BPJS tidak aktif atau kartu keluarga tidak ada juga akan dibuatkan langsung di rumah sakit. Sekira ini 2 hal sudah berlangsung. Jika kemudian ada masyarakat yang kemarin satu dari sekian banyak pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kemudian ada masyarakat yang menggunakan umum dan berdasarkan penelaahan berdiskusi dengan pihak manajemen rumah sakit, Ternyata anak ini sebelumnya Dia pernah jatuh, anak ini jatuh dulu di rumahnya kemudian beberapa hari dibawa dia ke Puskesmas karena tidak bisa ditangani di Puskesmas maka dirujuklah dia ke RSUD R Soedjono tentu dengan SOP.
"Saya kira sudah sesuai dengan regulasi bidang kesehatan langsung diberikan pelayanan oleh rumah sakit di UGD tentu sesuai dengan SOP_nya " ungkap H. Hasni depan masa aksi.
Lanjut Hasni, Dari keterangan rumah sakit dokter Soedjono sudah diberikan di infus kemudian diberi diinjeksi dengan obat-obat untuk penanganan kejang anak ini dari keterangan pihak rumah sakit dia sudah kejang-kejang dan bola matanya sudah kelihatan yang putih saja.
"Nah pada saat penanganan itu kemudian ada dokter spesialis anak, karena ada riwayatnya anak ini Pernah Jatuh dokter ingin mengetahui apakah salah satu penyebabnya karena anak itu telah jatuh sehingga ada benturan di kepalanya itu kemudian dia akan dilakukan deteksi melalui alat City scan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Dr Sugino Selong yang diadakan dari dana dak sekitar puluhan miliar," terang Hasni.
Karena kondisi anak ini sedang kejang-kejang dan bola mata putihnya saja kelihatan sehingga dari SOP yang ada di rumah sakit tidak diperkenankan untuk dilakukan city scan kemudian ditangani dulu dari pengobatan yang ada.
Sembari dengan penjelasan itu, Kemudian dilihatlah status anak ini, karena status pada posisinya ternyata keluarganya tidak memiliki BPJS dia status masuknya status pasien sesuai SOP yang ada di rumah sakit, juga diberikanlah edukasi terhadap keluarga pasien yang sudah ditangani tetapi edukasi juga diberikan jika dilakukan city scan kemudian ada memang pembiayaan waktu itu tetapi bukan karena tidak ada biayanya namun menunggu kondisi pasen lebih baik dulu baru dilakukan city scan.
"Pada saat itu tidak dilakukan city scan karena SOP yang tidak memungkinkan dia harus dilakukan langsung pada saat itu. Tetapi menunggu kondisi lebih baik dulu baru dilakukan, akan tetapi nasip berkata lain anak tersebut menunggal dunia," terang Hasni panjang lebar.
Sementara itu, Hadi Tamara mempertanyakan data pada Pj Sekda sehingga mengatakan anak itu di city scan karena menunggu kondisi membaik bukan karena biaya.
Liat berita-berita yang beredar, bagaimana anak itu ditelantarkan.Seharusnya dengan program WTP fungsinya untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Lombok Timur terkait administrasi,"
"Tapi apa yang terjadi..? Karena itu kami minta Direktrur RSUD R Soedjono di pecat dari jabatannya karena tidak berkopeten. Atau Pemda tidak berani memecat yang bersangkutan. Jika tuntutan kami tidak digubris kami akan melakukan aksi berjilid-jilid," tutup Tamara sembari masa aksi membubarkan diri dengan tertib. (RS)
Ikuti kami di berita google
