 |
| Suaidi Mahsun,S.Ag., MH. Ketua Bawaslu Lombok Timur |
"Ini sangat penting masyarakat ikut berperan aktif untuk berpartisipasi ikut mengawasi mengingat jumlah SDM yang dimiliki Bawaslu jumlahnya terbatas," ucap Suaidi Mahsun, Ketua Bawaslu Lombok Timur. Kamis (4/7/2024)
Dengan keterbatasan jumalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki tersebut, ungkap Suaidi, diperlukan keikutsertaan masyarakat, Karena ini sangat penting untuk menjaga hak pilihnya pada saat Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang.
Karena itu, terang Suaidi, masyarakat harus jeli bila perlu melaporkan pada pengawas setempat atau PKD ditiap desa/kelurahan bila mana ada Pantarlih yang tidak melakukan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau ada anggota keluarganya yang potensial sudah bisa memilih karena tepat pada hari H pemilihan sudah genap 17 tahun tapi belum di coklit.
"Karena saat ini, Bawaslu melalui Panwscam menemukan Pantarlih memakai joki atau jasa orang lain, termasuk juga ada petugas coklit yang tidak mengisi isian pada kolom stiker coklit. Itu tidak boleh," jelas Suaidi.
"Juga ada ditemukan pantarlih yang mencoklit pemilih yang tidak ditemukan dan tanpa menyandingkan dengan data identitas yang bersangkutan," sambung Suaidi.
Dangan munculnya dinamika ini, Lanjut Suaidi, sangat penting keterlibatan masyarat untuk berperan aktif ikut mengawasi proses coklit, Karena itu pihaknya juga menyediakan posko pengaduan masyarakat di tiap sekretariat Panwascam atau paling tidak jika masyarakat enggan datang ke Panwascam dapat mengadukan itu ke tiap PKD yang ditugaskan di tiap Desa/Kelurahan.
"Kita ingin semua elemen berpartisipasi dalam pendataan pemilih ini agar semua proses pemutakhiran data pemilih pada tahapan pilkada berjalan sesuai ketentuan dan sukses tanpa ada kendala," harap Suaidi.
Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan memastikan hak pilih masyarakat terjamin, Bawaslu Lombok Timur telah menyediakan Posko-posko Aduan Masyarakat Kawal Hak Pilih.
Ini dilakukan sebagai upaya Bawaslu untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam melaporkan berbagai bentuk permasalahan yang ditemukan selama proses Coklit.
"Kami mengajak seluruh warga Lombok Timur untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan Coklit. Posko Aduan Masyarakat ini merupakan wujud komitmen kami untuk memastikan setiap hak pilih masyarakat terlindungi dan tidak ada penyimpangan dalam proses coklit," ujar Suaidi
Dengan adanya Posko Aduan Masyarakat Kawal Hak Pilih, diharapkan masyarakat Lombok Timur lebih proaktif dalam mengawasi jalannya Pilkada 2024, sehingga kualitas demokrasi di daerah ini dapat terus meningkat.
"Bawaslu Lombok Timur akan terus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk demi menjaga integritas proses Pilkada serentak 2024," tutup Suaidi. (RS)
Ikuti kami di berita google
