Daftar Isi [Tampil]

Aktifitas pemotongan besi kapal bekas bekas KMP Nusa Abadi di pesisir pantai Gilimas
LOMBOK BARAT Radarselaparang.com ||  Polemik pemotongan kapal bekas KMP Nusa Abadi di pesisir pantai Gilimas terus bergulir. Pengusaha yang bertanggung jawab atas proyek ini justru bungkam saat coba dikonfirmasi terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Warga setempat mengeluhkan bising dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pemotongan. Mereka juga menyayangkan minimnya keterlibatan warga dalam proses tersebut. Tenaga kerja yang didatangkan dari luar daerah hanya melibatkan warga setempat untuk pekerjaan sederhana seperti mengangkut potongan besi.

"Kami merasa terganggu dengan suara bising mesin pemotong, apalagi di malam hari. Ikan juga semakin sulit ditemukan," keluh seorang nelayan setempat. Sabtu (26/10)

Kekhawatiran warga semakin bertambah dengan adanya dugaan pembuangan limbah oli ke laut yang dapat merusak ekosistem laut. Dugaan tersebut diperluat dengan pengakuan pekerja yang mengatakan limbah oli belum dibuang karena bagian mesin belum dilakukan pembongkaran.

"Namun kami tetap khawatir siapa yang tahu pengusaha pemotongan kapal ini buang limbah oli_nya sebarangan, ini saja pekerja tidak ada yang dilibatkan dari warga setempat padahal banyak yang bisa dibidang itu," terang warga.

Padahal, Kepala KSOP Lembar, Mochamad Djumari, telah menegaskan bahwa proses pemotongan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk menghindari pencemaran lingkungan.

Anehnya, pengusaha yang semula berjanji untuk memberikan klarifikasi justru menghilang. Saat dihubungi, istrinya menyampaikan bahwa pengusaha tersebut sedang sakit. Namun, informasi ini diragukan kebenarannya mengingat sehari sebelumnya pengusaha tersebut masih bersedia untuk ditemui.

Nelayan Merasa Dirugikan
Para nelayan Gilimas mengaku sangat terdampak oleh aktivitas pemotongan kapal ini. Penurunan hasil tangkapan secara drastis membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perlu Pengawasan yang Lebih Ketat
Kasus ini menjadi sorotan penting terkait pentingnya pengawasan terhadap aktivitas pemotongan kapal. Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu mengambil tindakan tegas untuk menghentikan aktivitas yang merugikan masyarakat dan lingkungan. (RS)

Bersambung...


Ikuti kami di berita google