 |
| Herman ketua Aliansi Pemuda dan Aktivis (ALPA) NTB |
Aliansi Pemuda dan Aktivis (ALPA) NTB, melalui ketuanya Herman, menyampaikan hasil investigasi mendalam yang mengungkap adanya dugaan kuat kongkalikong antara oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan sejumlah pengusaha tertentu dalam proyek-proyek pembangunan sekolah di berbagai wilayah di NTB.
Dalam rilis yang diterima media, Herman menjelaskan bahwa tim investigasi telah melakukan penelusuran di sejumlah sekolah, baik negeri maupun swasta, yang tersebar di Pulau Lombok, Sumbawa, Dompu, hingga Bima. Hasilnya sangat mengejutkan, ditemukan adanya pola yang sama di mana proyek-proyek besar, terutama untuk pengadaan barang-barang utama seperti besi beton, material atap, dan lainnya, selalu dimenangkan oleh pihak yang sama.
"Ini jelas merupakan bentuk monopoli proyek yang sangat merugikan masyarakat NTB," tegas Herman. Selasa (7/1).
"Praktik seperti ini tidak hanya merugikan pengusaha lokal yang memiliki kapasitas dan kualitas, tetapi juga berpotensi menghambat proses pembangunan dan perbaikan kualitas pendidikan di daerah kita." terang Herman.
Lebih lanjut, Herman mengungkapkan bahwa modus operandi yang digunakan oleh oknum PPK dan pengusaha nakal ini cukup sederhana namun efektif. Mereka kerap meminjam CV dan melakukan kuasa direktur kepada perusahaan-perusahaan tertentu untuk memenangkan tender. Dengan cara ini, perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas atau pengalaman pun bisa ikut bermain dan mengeruk keuntungan.
"Akibatnya, banyak pengusaha lokal yang memiliki potensi dan kualitas terpaksa gigit jari karena tidak diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan sekolah.
"Padahal, pengusaha lokal ini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat," lanjut Herman.
Ancaman terhadap Kualitas Pendidikan
Praktik monopoli proyek ini tidak hanya berdampak pada perekonomian daerah, tetapi juga berpotensi mengancam kualitas pendidikan di NTB. Herman khawatir bahwa dengan adanya praktik seperti ini, proses pengadaan barang dan jasa untuk proyek-proyek sekolah tidak dilakukan secara transparan dan kompetitif.
"Kita khawatir akan terjadi penggunaan material bangunan yang tidak sesuai standar, pengerjaan proyek yang asal-asalan, dan berbagai penyimpangan lainnya," ujar Herman.
"Hal ini tentu saja akan merugikan siswa-siswi kita yang berhak mendapatkan fasilitas belajar yang layak," sambung Herman.
Menyikapi temuan ini, ALPA NTB mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam praktik monopoli proyek ini. Herman juga meminta agar dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek pembangunan sekolah di lingkungan Dikbud NTB untuk mengungkap dugaan penyimpangan lainnya.
"Kami berharap kasus ini dapat menjadi perhatian serius dari semua pihak. Kita harus bersama-sama memberantas praktik korupsi dan kolusi yang merugikan masyarakat banyak," pungkas Herman. (RS)
Ikuti kami di berita google.
