Daftar Isi [Tampil]

Saepul Bahri, Anggota DPRD Lotim dari PPP yang mewakili gabungan komisi DPRD
LOMBOK TIMUR - Radarselaparang.com ||  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyoroti berbagai permasalahan yang tercantum dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024. Sorotan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna IX Masa Sidang II, Kamis (27/2).

Dalam sidang paripurna tersebut, DPRD mengungkapkan sejumlah tantangan besar yang harus segera diselesaikan oleh Bupati baru, mencakup proyek pembangunan yang belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, kelangkaan pupuk yang terus berulang, hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengalami kerugian bertahun-tahun.

Sorotan Utama pada Proyek Pembangunan
Salah satu sorotan utama adalah proyek pembangunan yang dinilai belum optimal, meskipun realisasi belanja daerah telah mencapai 94,30%. DPRD mengapresiasi pencapaian beberapa indikator pembangunan yang melampaui target, tetapi tetap mempertanyakan dampak nyata bagi masyarakat.

DPRD mendesak Bupati baru untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar perencanaan pembangunan benar-benar membawa perubahan positif.

"Jangan sampai ini hanya bagus di atas kertas, tapi masyarakat tidak merasakan hasilnya," tegas Saepul Bahri, anggota DPRD dari PPP, yang mewakili gabungan komisi DPRD.

Kelangkaan Pupuk dan Kinerja BUMD
Di sektor pertanian, kelangkaan pupuk masih menjadi masalah yang berulang. Perubahan kebijakan subsidi dari pemerintah pusat memperumit distribusi pupuk di daerah. DPRD mendesak pemerintah daerah untuk lebih sigap mengatasi masalah ini agar petani tidak terus dirugikan.

Kinerja BUMD juga menjadi perhatian serius. PD Selaparang Energi dan PD Agro Selaparang terus merugi sejak 2019. DPRD mendesak agar BUMD yang terus merugi untuk di bubarkan atau di merger.

"Kalau terus merugi dan tidak ada perbaikan, lebih baik dibubarkan atau di-merger saja. Jangan sampai uang daerah terus terbuang tanpa ada manfaat bagi masyarakat," tegas Saepul.

Permasalahan Lainnya
Pajak Daerah, Lemahnya sistem pendataan dan pengelolaan pajak daerah menjadi sorotan. DPRD meminta Pemkab Lombok Timur untuk segera mereformasi administrasi perpajakan daerah.

Pengangguran, Tingginya angka pengangguran terbuka sebesar 2,53% menuntut Pemkab untuk lebih agresif menciptakan lapangan kerja dan pelatihan.

Pendidikan, Rendahnya rata-rata lama sekolah dan indeks pendidikan mendorong DPRD untuk meminta peningkatan layanan pendidikan nonformal, perbaikan kualitas sekolah, dan percepatan pembangunan serta rehabilitasi gedung sekolah.

Kesehatan, Angka harapan hidup yang mencapai 71,95 tahun perlu terus ditingkatkan melalui fokus pada layanan kesehatan yang lebih baik.

Pertanian, Stabilitas harga komoditas pertanian dan peningkatan nilai tambah bagi petani menjadi fokus penting selain peningkatan produksi.

DPRD berharap Bupati baru mampu menjawab tantangan-tantangan ini dengan kebijakan yang konkret dan tepat sasaran, demi kesejahteraan masyarakat Lombok Timur. (RS)


Ikuti kami di berita google