Daftar Isi [Tampil]

Salah satu jalan rusak di Lombok Timur
LOMBOK TIMUR Radarselaparang.com ||  Kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, berdampak signifikan pada Alokasi Dana Khusus (DAK) untuk daerah. Di Kabupaten Lombok Timur, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghadapi tantangan besar akibat pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Sejumlah proyek jalan yang telah diusulkan batal dikerjakan dan tidak dapat direalisasikan tahun ini.

Dikatakan, L. Kurnia Darmawan, Kabid Binamarga Dinas PUPR Lombok Timur, Bahwa pemangkasan anggaran untuk pengerjaan jalan mencapai angka yang signifikan, yaitu 34 miliar rupiah. Dana Alokasi Khusus (DAK) reguler untuk pembangunan jalan pun turut terpangkas.

Akibatnya, lima ruas jalan yang terdiri dari tiga ruas tematik dan dua ruas konektivitas, yang sebelumnya telah diajukan, kini batal dikerjakan damak dari pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.

Ruas jalan tematik yang terdampak meliputi Jalan Kedome Jor Panjang (1,5 km), Jalan Tanak Paek Tanjung Ringgit (1,8 km), Jalan Serewe Kaliantan. Sementara dua ruas jalan konektivitas yakni Jalan Dasan Lekong Paok Motong (2 km) dan Jalan Terara Santong (1,5 km).

"Kelima ruas jalan ini sebenarnya telah diusulkan sejak awal tahun 2024, namun harus mengalami refocusing atau penyesuaian kembali akibat pemangkasan anggaran tersebut," terang L. Kurnia Darmawan. Rabu (12/2).

Lebih lanjut, Dikatakan L. Kurniawan, jalan-jalan yang sebelumnya berstatus non-status dan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, kini harus dimasukkan ke dalam status jalan kabupaten.

Tak hanya jalan, Rencana perbaikan jembatan dengan menggunakan dana hibah Rearranging and Relocation (RR) sepanjang 40 meter dengan konstruksi beton girder juga terancam batal. Dana pemeliharaan sarana dan prasarana untuk tahun 2025 pun mengalami pemangkasan sekitar 3 miliar rupiah, yang semuanya bersumber dari dana pusat.

Menanggapi situasi ini, L. Kurnia Darmawan mengimbau masyarakat untuk bersabar dan memahami kondisi yang ada. Pihaknya juga menunggu kebijakan lebih lanjut dari Bupati Lombok Timur yang baru akan dilantik. Pemangkasan anggaran ini tentu menjadi pukulan bagi pembangunan infrastruktur di Lombok Timur.

Masyarakat sangat berharap agar pemerintah daerah dapat mencari solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan ini, sehingga pembangunan jalan dan jembatan yang merupakan urat nadi perekonomian daerah dapat tetap berjalan.

"Kita berharap masyarakat bersabar untuk tahun ini dan mudahan tahun depan kondisi sudah mulai normal sehingga perencanaan ruas jalan tematik dan ruas jalan konektivitas bisa terealisasi," tutup L. Kurnia Darmawan. (RS)


Ikuti kami di berita google