Daftar Isi [Tampil]

Kadis DP3AKB Lombok Timur, A. Ahmat saat menyerahkan telor 
LOMBOK TIMUR - Radarselaparang.com || Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengajak seluruh pihak, termasuk perusahaan swasta, untuk ikut ambil bagian sebagai orang tua asuh bagi Keluarga Resiko Stunting (KRS). Langkah ini diambil sebagai upaya mempercepat penurunan angka stunting di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Lalu Makrifuddin, menekankan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengatasi masalah stunting. "Jumlah keluarga resiko stunting (KRS) di NTB, khususnya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih cukup tinggi. Secara nasional, 1 juta keluarga resiko stunting akan dibebaskan tahun 2025 ini. Khusus di NTB, sebanyak 38.552 KK yang harus kita dampingi sampai tuntas lewat program Gerakan Orang Tua Asuh Atasi Stunting (Genting)," jelasnya di sela-sela pertemuan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kantor Camat Pringgabaya, Selasa (18/3).

NTB saat ini memiliki jumlah orang tua asuh stunting tertinggi, dengan 7.000 KRS telah memiliki orang tua asuh. Targetnya adalah seluruh 38.000 KRS di NTB dapat memiliki orang tua asuh. Program Genting ini diharapkan dapat menekan kasus stunting dengan pendampingan yang efektif selama tiga bulan, dan dapat berlanjut hingga anak-anak stunting terpantau sampai usia 2 tahun.

Salah satu contoh nyata adalah PT Dok dan Perkapalan Air Kantung (DAK) Cabang Lombok, yang telah menjadi orang tua asuh bagi 1000 KRS. Pgs Staf Bagian General Affair PT DAK, Purnawirawan, menyerahkan langsung 10 trai telur sebagai bantuan awal. PT DAK siap menjadi orang tua asuh selama tiga bulan ke depan dengan menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lotim, H. Ahmat, menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lotim fokus pada percepatan penanganan stunting di tingkat desa dan dusun, dengan target pendampingan 11.000 KRS. Evaluasi ketat akan dilakukan setiap tiga bulan untuk memastikan program berjalan efektif.

"Petugas diminta agar menjalankan pemantauan pelaksanaan program pemberian nutrisi, seperti makan telur dua kali sehari, menjadi bagian dari strategi penanganan stunting. Selain itu, ada komitmen dari pemerintah daerah untuk memberikan regulasi dan kebijakan yang mendukung, termasuk melibatkan perusahaan-perusahaan lokal seperti perusahaan udang di Lombok Timur," kata Ahmat.

Perusahaan-perusahaan lokal, seperti tambak udang di Pringgabaya dan jaringan ritel modern, akan dilibatkan dalam upaya penanganan stunting. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta ini diharapkan dapat mempercepat penurunan prevalensi stunting di NTB. (RS)


Ikuti kami di berita google