Daftar Isi [Tampil]

Bupati Lombok Timur, Drs H. Haerul Warisin,M.Si bersama Wakil Bupati, Ir H. Edwin Hadiwijaya,MM rapat koordinasi bersama pejabat eselon III dan II, pimpinan BUMD, Baznas, di Ballroom Kantor Bupati, Kamis (06/03).
LOMBOK TIMUR - Radarselaparang.com || Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, bersama Wakil Bupati, H. Edwin Hadiwijaya, menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) minimal Rp 500 miliar setiap tahunnya. Target ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama pejabat eselon III dan II, pimpinan BUMD, Baznas, di Ballroom Kantor Bupati, Kamis (06/03).

"PAD menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Rencana renovasi dan penataan ruang publik seperti GOR Lalu Muslihin dan fasilitas pelayanan publik lainnya membutuhkan pendanaan besar, dan salah satu sumbernya adalah PAD," ujar Bupati.H. Iron panggilan akrabnya.

Untuk mencapai target tersebut, Bupati H. Iron meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk bekerja keras mengoptimalkan PAD. Selain itu, Inspektorat diminta untuk mengaudit sejumlah BUMD seperti PD Selaparang Agro dan PT Energi Selaparang, RSUD, BAZNAS, dan Dinas Pendidikan. Jika ditemukan kerugian negara, lembaga-lembaga tersebut diminta untuk melakukan pengembalian.

"Ini adalah cara baru yang akan kita tempuh untuk melakukan perubahan dan percepatan pembangunan di Lombok Timur. Jangan hanya bicara, mari kita perbanyak kerja," tegas H. Iron.

Terkait pelayanan masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin ekstrem, Bupati meminta perhatian serius. Ia meminta agar penerima BPJS dari kalangan miskin ekstrem diberikan tanda khusus sehingga mendapat perhatian khusus dari layanan kesehatan.

"Berikan pelayanan dengan mengutamakan senyum, sapa, melayani, dan bahagia," pesan Bupati H. Iron.

Bupati H. Iron juga menyinggung inflasi yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Seluruh OPD dan tim pengendali inflasi diharapkan bergerak aktif. Dinas Pertanian diminta membagikan bibit cabai dan bawang merah kepada masyarakat, serta menginventarisasi petani yang belum masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK). Dinas Perdagangan diarahkan untuk mengawasi LPG bersubsidi, termasuk mengecek isinya.

Kebersihan lingkungan juga menjadi perhatian Bupati. Ia berpesan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan OPD lainnya untuk memperhatikan kebersihan di sarana publik dan lingkungan kantor masing-masing. (RS)


Ikuti kami di berita google