Daftar Isi [Tampil]
 |
| Solidaritas Masyarakat Peduli Sembalun (SMPS) menyampaikan tuntutan keras kepada pemerintah daerah untuk memberikan hak pengelolaan mandiri pintu pendakian Gunung Rinjani kepada masyarakat Sembalun. |
Ketua SMPS, Handanil SH, mengungkapkan bahwa keinginan untuk mengelola sendiri jalur pendakian Sembalun muncul akibat praktik eksklusif "ATOS" yang hanya mementingkan keuntungan kelompoknya. "Teman-teman Sembalun memutuskan untuk pisah wilayah kelola sendiri karena ada kelompok ATOS yang selalu eksklusif dan mendominasi wisatawan asing," tegas Handanil, Rabu (9/4).
SMPS menilai pengelolaan selama ini, yang didominasi pihak Senaru, hanya fokus pada kuantitas wisatawan murah tanpa memperhatikan kualitas dan dampak lingkungan di Sembalun. "Sembalun itu paling ramai pendakinya, tapi lebih banyak dikuasai teman-teman Senaru dan tidak berdampak ke Sembalun, malah mencemari lingkungan," imbuhnya.
Handanil berharap pengelolaan mandiri dapat menjadikan Sembalun dan Rinjani sebagai destinasi wisata premium yang menguntungkan masyarakat lokal secara merata, mulai dari penginapan hingga jasa wisata lainnya. Ia juga menekankan pentingnya pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Dukungan terhadap tuntutan ini datang dari Ketua Asosiasi Pengusaha Pendaki Rinjani (APPR), Hamka Abdul Malik. Ia mendesak TNGR untuk menindak tegas praktik pendakian ilegal dan mendukung pengelolaan mandiri Sembalun demi memberdayakan pengusaha lokal. "Kami minta TNGR tegas tindak pelaku usaha ilegal dan jangan ada tekanan dari kelompok tertentu. Aturan harus ditegakkan demi Rinjani jadi wisata premium berkelanjutan," kata Hamka.
APPR juga meminta TNGR memberikan sanksi tegas dan adil kepada pelanggar aturan pendakian. Aspirasi dari SMPS dan APPR ini menjadi tekanan bagi pemerintah daerah dan TNGR untuk segera bertindak demi mewujudkan pariwisata Rinjani yang lebih adil, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat Sembalun. (RS)
Ikuti kami di berita google
